Lusiastri Megawati Leti Tapobali Pengarang Saryono Yohanes Dosen Pembimbing 1 Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.,M.Hum Ketua Penguji

Lusiastri Megawati Leti Tapobali. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam Pembangunan Pariwisata Kelabba Maja Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dibimbing oleh: Saryono Yohanes sebagai Pembimbing I dan Hernimus Ratu Udju sebagai pembimbing II. Hingga saat ini Pembangunan daerah di Kabupaten Sabu Raijua khsusnya pada sektor pariwisata masih belum signifikan karena masih dihadapkan dengan berbagai, jumlah APBD Kabupaten Sabu Raijua yang masih rendah sebagai salah satu sumber anggaran pembangunan daerah, seperti SDM kurang yang memadai dalam bidang pariwisata seperti pemandu wisata yang mampu berbahasa asing, dan infrastruktur yang belum memadai. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pembangunan pariwisata Kelabba Maja berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pembangunan pariwisata Kelabba Maja berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data promer dan data sekunder. Esponden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pegawai Dinas Pariwisata, Masyarakat, Bappeda, DPRD, dan Dunia Usaha. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Pengolahan data berupa editing, sistematisasi data, dan tabulasi data. Semua data temuan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pembangunan pariwisata Kelabba Maja saat ini masih berada pada tahap perancaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; (2) Faktor faktor yang menjadi penghambat adalah: (a) Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Sabu Raijua yang memahami tentang pariwisata; (b) Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata masih sangat terbatas, dan tidak menjadi program utama serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sabu Raijua karena sumber-sumber pendapatan daerah belum digarap secara maksimal. Oleh karena itu, kiranya tahun ini Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua segera mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah seperti anggaran pembangun infrastruktur Kelabba Maja sebagai daerah wisata. Selain itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua harus mampu mengatasi persoalan-persoalan dari segi faktor anggaran dan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Sabu Raijua dengan cara-cara sebagai berikut: (1) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi NTT, DPR, dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PU Kabupaten Sabu Raijua, Dinas Pariwisata guna mendukung pembangun infrastruktur di Kelabba Maja; (2) Melakukan sosialisi kepada masyarakat; dan (3) Melakukan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan SDM. Kata Kunci: Kewenangan, Pembangunan, Kepariwisataan.