Yanuarius Bria Seran Pengarang PETRUS EMANUEL DE ROZARI Dosen Pembimbing 2 Dr. Laurens P. Sayrani, M.P.A Penguji 1 Melkisedek N.B.C. Neolaka Penguji 2

Suatu daerah akan dikatakan maju dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah roda perekonomian diwilayah tersebut. Roda perekonomian suatu wilayah akan berjalan apabila adanya usaha-usaha perekonomian dalam hal ini adalah investasi. Menurut data dari DPMPTSP Kabupaten Malaka tahun 2021 diketahui bahwa hanya terdapat 487 perusahaan/ usaha (perorangan) yang sudah mendaftarkan usahanya pada DPMPTSP Kabupaten Malaka, dan angka tersebut belum mencakup semua usaha yang ada di Kabupten Malaka dan sebanyak 284 perusahaan berfokus pada kecamatan Malaka Tengah, hal tersebut menarik minat peneliti untuk menuangkannya kedalam suatu tulisan ilmiah tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Malaka, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Malaka Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Malaka. Konsep yang dipakai dalam mengukur rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Malaka menggunakan konsep menurut Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2001 yang mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan investasi di suatu daerah, yaitu: Faktor kelembagaan, Faktor sosial politik, Faktor ekonomi daerah, Faktor tenaga kerja, dan Faktor infrastruktur fisik. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa Belum adanya PERDA di Kabupaten Malaka yang mengatur tentang investasi, Pegawai di DPMPTSP hanya berjumlah 18 orang dan Koordinasi antar OPD terkait dengan DPMPTSP kurang berjalan dengan lancar, Kondisi keamanan dikabupaten selalu kondusif, Ketersedian tenaga kerja masih cukup banyak, namun tidak didukung dengan latar belakang yang memadai dan Upah tenaga kerja yang digunakan selama ini masih dibawah standard UMP. Saran yang bias disampaikan oleh peneliti yaitu DPMPTSP sebagai OPD yang membawahi wewenang dalam investasi dapat dengan maksimal mengerjakan tugas pokonya, dibutuhkan tambahan personil kepegawaian agar dapat menyelesaikan permintaan perijinan agar tidak menumpuk. Perlu adanya PERDA yang mengatur tentang pemetaan potensi investasi agar dapat memberikan ruang gerak bagi para pengusaha. Selain itu juga perlu ada rencana umum penanaman modal (RUPM) diKabupaten Malaka dan perlunya dibangun koordinasi yang baik antar OPD terkait dengan DPMPTSP Kata kunci: Rencana Strategis, Investasi, Perekonomian Daerah