KIPRAH PERSADA ISU Pengarang Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Dosen Pembimbing 1 Saryono Yohanes Dosen Pembimbing 2 Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H Penguji 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Ketua Penguji Dr. Thelma S.M Kadja, S.H.,M.H Penguji 2

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bertolak dari paradigma hukum normatif, maka data penelitian ini dikumpulkan dangan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview dan kemudian dianalisis secara kualitataif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ptusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menekankan pada Rasio logis Putusan Hakim yaitu menekankan pada adanya uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemilih untuk mencoblos pasangan SBS-WT. Kasus posisi yang intinya terdakwa langsung mengeluarkan uang dari kantong celana dengan uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) bersama merah dan saat itu juga terdakwa menghitung uang tersebut di depan saksi berinisial HKH sambil berkata “Ini uang Rp.1.500.00d (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi berinisial HKH, dan berkata “NANTl BAPA, MAMA DAN ANAK PlLIH NOMOR 2 (DUA) paket SBS-WT. Penerapan sanksi Hukum bagi pelaku pelanggaran Pilkada agar tercapai tujuan dari Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb) yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berinisial YBK dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) bulan. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah, Putusan.