MONIQUE MODENZKY MADELINE GANGGAS SUPARJO Pengarang DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Ketua Penguji Darius Mauritsius Penguji 1 Helsina Fransiska Pello Penguji 2

ABSTRAK Monique Modenzky Madeline Ganggas Suparjo. Penerapan Standar Biaya Pendaftaran Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kabupaten Belu. Dibimbing oleh: Darius Mauritsius sebagai pembimbing l dan Helsina Fransiska Pello sebagai pembimbing ll. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta–akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pada saat menjalankan jabatannya PPAT diperbolehkan menarik honorarium maksimal 1% (satu per sen) dari harga transaksi berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah terkait honorarium PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar biaya pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Belu dan Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar biaya pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan standar biaya pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Belu belum dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pasal 31 ayat (1). Faktor-faktor penghambat yang ditemukan adalah tidak ada kesadaran hukum PPAT, minimnya pengetahuan hukum masyarakat, kurangnya pengawasan BPN, dan belum terbentuk Majelis Pembina dan Pengawasan PPAT. Kemudian, uang jasa (honorarium) PPAT memiliki arti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan pada kenyataannya pada transaksi tertentu honorarium yang diterima tidak memberikan kehormatan, kemuliaan bahkan merugikan PPAT.