RIRIN HANDAYANI Pengarang RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Ketua Penguji Karolus Kopong Medan Penguji 1 Markus Y.Hage Penguji 2

Adapun persoalan hukum yang dikajidalam penulisan ini yaitu apakah aspek penetapan tersangka menggunakan duasurat perintah penyidikan sekaligus untuk obyek dan subyek tindak pidana yangsama tidak bertentang dengan asas kepastian hukum? Dan bagaimanakah kosekuensi yuridis atas penetapan tersangka menggunakan dua surat perintahPenyidikan sekaligus untuk obyek dan subyek tindak pidana yang sama?.Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normativedengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan, pendekatankonseptual, dan pendekatan kasus khususnya dalam Perkara Pidana PraperadilanNomor 8/Pid.Pra/2020/PN Kpg. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya duaSurat Perintah Penyidikan terhadap subyek dan obyek hokum yang sama merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asa kepastian hokum yangdilakukan oleh hakim yang memutus perkara pidana Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2020/PN Kpg. Adanya dua Surat Perintah Penyidikan untuk subyek danobyek hokum yang sama juga menimbulkan terjadi pelanggaran hak asasi manusiakarena untuk subyek dan obyek hokum yang sama terjadi pendobelan standarpenegakan hokum. Oleh sebab itu saran yang ingin disampaikan dalam penulisanini yaitu untuk menciptakan kepasatian hokum dan mewujudkan perlindungan hakasasi manusia maka sebaiknya putusan Pidana Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2020/PN Kpg jangn dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalammemutus perrkara yang serupa. Dalam penulisan ini juga disarankan untukmembuat regulasi khusus dalam internal kepolisian yang mengatur tentangpenggunaan Surat Perintah Penyidikan agar tidak terjadi pendobelan standardalam penegakan hokum. Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Pra Peradilan, Surat Perintah Penyidikan