<![CDATA[MAKAN METING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PESISIR PULAU ROTE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL]]>

<![CDATA[MAKAN METING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PESISIR PULAU ROTE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL]]> ADYBU YESKIEL ABRAHAM Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H.,M.S Dosen Pembimbing 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Penguji 1 Nikolas Manu, S.H.,M.H Ketua Penguji Adybu Yeskiel Abraham, dibimbing oleh Jimmy Pello sebagai pembimbing I, Bhisa V. Wilhelmus sebagai pembimbing II. Makan Meting Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perusakan Terumbu Karang Di Pesisir Pulau Rote Ditinjau Dari undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil. Makan meting merupakan aktivitas masyarakat pesisir yang mencari ikan di pesisir pantai pulau Rote yang dalam proses pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak rusaknya ekosistem terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola atau proses pelaksanaan makan meting di pesisir pantai, untuk menganalisis tentang makan meting merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan juga untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku makan meting yang merusak terumbu karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma-norma positif didalam sistem peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (studi kepustakaan). Sumber dan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makan meting merupakan perbuatan melawan hukum perusakan terumbu karang dan pelaku makan meting dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana. Disarankan pemerintah setempat sebelum mengambil tindakan terhadap masalah perusakan terumbu karang yang disebabkan dari aktivitas makan meting, perlu terlebih dahulu melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan juga memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang