Margareta Klaudia Ebo Pengarang AGUSTINUS HEDEWATA Dosen Pembimbing 1 YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB Dosen Pembimbing 2 Darius Mauritsius Penguji 2 Yossie Maria Yulianty Yacob Penguji 1

Kegiatan pinjam-meminjam yang terus berkembang di masyarakat memerlukan pengaturan yang jelas dan pasti terutama berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman. Salah satu lembaga pemberi pinjaman (Kreditur) adalah lembaga pembiayaan atau leasing. Lembaga Pembiayaan atau leasing mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat yaitu dengan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu. Hal tersebut tentu saja membuat sebagian perusahaan pembiayaan (leasing) merasa resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap objek Jaminan Fidusia, sedangkan mereka khawatir kalau tidak bergerak cepat maka mereka akan rugi akibat cidera janji yang dilakukan debitur. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait penarikan kendaraan akibat kredit macet oleh perusahaan leasing? (pada kantor FIF Cabang Ruteng) 2) Faktor apakah yang mempengaruhi tidak di implementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait penarikan kendaraan akibat kredit macet oleh perusahaan leasing? (pada kantor FIF Cabang Ruteng). Hasil dari penelitian ini adalah, (1) implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kantor FIF Cabang Ruteng, sejauh ini memang diterapkan tetapi belum pernah ada kasus yang dibawa sampai ke pengadilan. (2) Faktor yang menyebabkan tidak di implementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di kantor FIF Cabang Ruteng dikarenakan dalam proses penarikan kendaraan yang disebabkan oleh kredit macet, seharusnya ada putusan pengadilan. Tetapi pihak debitur tidak ingin masalah tersebut sampai ke pengadilan karena akan menghabsikan tenaga,waktu, dan biaya. Maka debitur secara sadar dan sukarela menyerahkan kendaraannya. Kata Kunci: Implemetasi Putusan Mahkamah Konstitu, Kredit Macet