MARIA ELISABETH SILLA Pengarang EBU KOSMAS Dosen Pembimbing 2 KOTAN Y STEFANUS Dosen Pembimbing 1 Ebu Kosmas Penguji 1 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Dhesy Arisandielis Kase Penguji 2 Yohanes G. Tuba Helan Contributor Dhesy A. Kase Contributor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengaturan waktu pelayanan dan jumlah logistik surat suara yang belum menjamin hak konstitusi pemilih pengguna e-KTP dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab pengaturan pemilihan belum menjamin hak konstitusi setiap pemilih pengguna e-KTP dan menganalisis sejauhmana sinkronisasi pengaturan untuk menjamin hak konstitusi pemilih pengguna e-KTP dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Permasalahan hak konstitusi warga negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diuraikan secara sistematis dalam kategori Hukum Tata Negara ditinjau dari sudut pandang demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum menjamin hak konstitusi bagi pemilih pengguna e-KTP, disebabkan oleh keterbatasan waktu pelayanan dan jumlah surat suara. Terminologi pelayanan satu jam diakhir pemilihan merupakan bentuk diskriminasi karena memposisikan pemilih pengguna e-KTP sebagai kelompok minoritas yang termarjinalkan dengan urutan perioritas pelayanan terakhir dalam proses pemilihan. Sementara itu, dengan dikelompokannya surat suara pemilih e-KTP dalam peruntukan cadangan menunjukkan tidak ada jaminan secara materil maupun imateril untuk terpenuhinya hak konstitusi pemilih e-KTP dalam kontestasi demokrasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2) Pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang belum tersinkronisasi ideal secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan horizontal dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya memuat prinsip demokrasi dan HAM yakni non diskriminasi dan kesetaraan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, sehingga pengaturan yang ada belum mampu mampu mewujudkan demokrasi substantif yaitu terjaminya hak konstitusional warga negara yang memilih menggunakan e-KTP. Kata kunci : Demokrasi, Pemilih e-KTP, Pengaturan