Serli K. Dimu Ratu Pengarang Orpa Ganefo Manuain Dosen Pembimbing 1 Orpa Ganefo Manuain Ketua Penguji

Rumusan penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi batasan seseorang digolongkan gangguan jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Amerika Serikat? (2) Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana terkait gangguan kejiwaan menurut sistem hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Amerika Serikat? Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur tindak pidana (strafbaar feit). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif di mana bertujuan untuk mengetahui batasan seseorang digolongkan gangguan jiwa, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Amerika Serikat dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana terkait gangguan kejiwaan menurut sistem hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Amerika Serikat, di mana dalam mengkajinya diperlukan data sekunder dan data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: batasan pertanggungjawaban pidana di Indonesia terhadap pelaku penderita gangguan jiwa adalah dimana setelah diperiksa oleh ahli jiwa bahwa pemikiran si pelaku saat melakukan tindak pidana dinilai tidak bersalah karena tidak dapat menilai relitas, sedangkan batasan pertanggungjawaban pidana di Amerika Serikat terhadap pelaku penderita gangguan jiwa adalah adanya unsur kesalahan di mana pelaku dinilai mampu membedakan mana yang benar dan salah apabila tidak oleh karena alasan kegilaan maka pelaku dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persamaannya pada konsep mens rea, perbedaannya pada peraturan hukum, syarat, model hukum, dan asas hukum. Disarankan Indonesia kiranya dapat segera menetapkan pengaturan yang sah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan.