FRANSISKA YOHANA SIN LAMANEPA Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Penguji 1 Darius Mauritsius Penguji 2

ABSTRAK KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAMAR KOS SECARA LISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, oleh Fransiska Yohana Sin Lamanepa, dibimbing oleh Sukardan Aloysius sebagai pembimbing I dan Darius Mauritsius sebagai pembimbing II. Pada umumnya, perjanjian yang dilakukan secara lisan cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang rentan terhadap kerugian bagi pihak apabila terjadi wanprestasi, seperti perjanjian sewa menyewa. Dikarenakan sebuah perjanjian lisan tidak menggunakan akta secara tertulis sehingga tidak adanya sebuah jaminan atau bukti yang menyatakan atau mengakui telah terjadi sebuah perjanjian di antara para pihak. Perjanjiian lisan atau perjanjian tidak tertulis ini tentu saja cenderung terlihat lemah terutama dalam hal pembuktiannya. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah: (1) Bagaimanakah mengetahui bilamana proses sahnya suatu perjanjian sewa menyewa kamar kost secara lisan dalam perspektif hukum perdata? (2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi penyewa kamar kos dan pihak yang menyewakan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang mana bertujuan untuk mengetahui sahnya keberadaan suatu perjanjian lisan atau perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis dan mengetahui bentuk penyelesaian dan perlindungan hukum seperti apa yang akan didapatkan jika di kemudian hari terjadi sebuah sengketa, yang dalam menganalisisnya diperlukan informasi berupa data primer, data sekunder dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan: (1) Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut didasarkan dan dapat memenuhi syaratsyarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata. (2) Apabila jika terjadi wanprestasi maka diperlukan adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan juga pertanggung jawaban lebih lanjut yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kata Kunci: keabsahan, perjanjian lisan, sewa-menyewa, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa