Theresia Apliani Kasseh Pengarang Aksi Sinurat Ketua Penguji Deddy R Ch Manafe Penguji 1 Darius A Kian Penguji 2

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, seringkali terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Sebagai contoh dimana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan buku pengayaan SD/ SMP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/ 2014/PN.Kpg dan pengadaan/penyediaan makan minum pada acara pengambilan sumpah kepala daaerah, Dalam Putusan Nomor: 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Kpg. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan ke satu subsidair. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini mengunakan Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai subjek hukum yang sudah lanjut usia tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor xintern dan ekstern dari kehidupan yang melatarbelakangi pola perilaku lanjut usia. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.