GERSON A. SAUDILA Pengarang RENY REBEKA MASU Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H.,M.S Dosen Pembimbing 1 Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Ketua Penguji Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum. Penguji 2

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI DI PERSIDANGAN (OP TENGENSPRAAK) (Putusan Nomor 62/Pid.B/2009/PN.END) Oleh : Gerson A. Saudila. Jimmy Pello. Renny R. Masu. Hukum Acara Pidana di Indonesia memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarrkan ketentuan Pasal 152 Ayat (2) dan Pasal 146 Ayat (1) KUHAP, Jaksa berkewajiban menghadirkan terdakwa di persidangan, akan tetapi dalam praktek pernah terjadi Jaksa tidak dapat menghadirkan kembali terdakwa dipersidangan, keadaan demikian tidak diatur dalam KUHAP. Ketidakmampuan Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali terdakwa di muka persidangan pernah terjadi di Pengadilan Negeri Ende, dalam perkara nomor 62/Pid.B/2009/PN.END dalam perkara perzinahan. Akibat terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali dipersidangan maka hakim dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara tersebut tidak mungkin dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana tanpa hadirnya terdakwa dipersidangan, serta tuntutan tidak dapat dibacakan tanpa hadirnya terdakwa maka majelis hakim juga tidak dapat memutus perkara tersebut sehingga Majelis hakim menjatuhkan putusan yang isinya menetapkan bahwa penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal diketahui bahwa agenda persidangan adalah mendengarkan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa. Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena hakim seharusnyadapat menjatuhkan putusan op tengenspraak terhadap perkara tersebut. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa tidak dihadirkan kembali dalam persidangan, dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusan op tegenspraak. Dengan menggunakan jenis Penelitian hukum normative dan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan teknik analisis deduksi (deduktif). Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini, hanya mendasarkan pada ketentuan perundangan yang ada seperti KUHAP namun tidak melihat pada aturan yang lain sehingga penulis menyimpulkan bahwa perimbangan majelis hakim dalam menjatuh putusan nomor 62/Pid.B/2009/PN.END merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah selesai mengingat acara persidangan adalah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa. Jika hakim jeli dalam menerapkan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan maka seharusnya hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan kepada terdakwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa yang merupakan putusan op tengenspraak (terdakwa dianggap hadir) bukan mengeluarkan penetapan. Kata Kunci : Putusan op tengenspraak