Skripsi
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWNANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI DESA KADI PADA DAN DESA WEE KAMBALA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
- Bagikan:
Siprianus Bulu Nomor Induk 1633010006, program studi Ilmu Hukum Tata
Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, menyusun skripsi dengan judul:
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun
2018 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa
Kadi Pada dan Desa Wee Kambala. Dibawah bimbingan dari Bapak Dr. Ebu
Kosmas, SH., M.HUM dan Bapak David Y. Meyners, SH.,M.H.
Berdasarkan pengamatan Penulis maka, latar belakang masalah pokoknya
dapat dirumuskan bahwa: (1) seberapa jauh Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pelilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya, (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam
Menyelenggarakan Pelilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan
Metode Analisis yuridis Deskrptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh
dengan tetap memperhatikan teori, Asas dan Kaidah hukum, maka penelitian ini
merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier,
dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daaerah Tahun 2018 di Desa Kadi Pada dan
Desa Wee Kambala Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang
Pemilu mulai dari Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan,
Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara, Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan, Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap, dan Pencalonan belum Terlaksana
Dengan Baik Sesuai Dengan apa yang Diatur Dalan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas maka disarankan, (1)
Perlu adanya pelatiahan bagi petugas pemilu dalam bentuk bimbingan teknis, (2)
Perlu adanya buku panduan pelaksanaan Tugas dan Wewenang bagi Peneyelenggara
Pemilu sementara.
Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah
Tahun 2018
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
SIPRIANUS BULU - Personal Name
|
| Student ID |
1633010006
|
| Dosen Pembimbing |
DAVID Y MEYNERS - 196003041988031001 - Dosen Pembimbing 2
|
| Penguji |
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
Ebu Kosmas - 195802251987031001 - Penguji 1 David Y Meyners - 196003041988031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BUL P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |