Skripsi
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2019 Dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- Bagikan:
Rumusan masalah pokok yang dirumuskan bahwa Seberapa jauh
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote
Ndao dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Faktor Penghambat
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote
Ndao dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetaui
dan menganalisis seberapa jauh Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewaan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah dan apa saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewaan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan
penelitian dengan menggunakan metode analisis yurudis deskriptif kuantitatif
yakni dengan cara menjelaskan atau menguraikan data yang diperoleh dengan
memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yanag ada dan
atau serta kaidah hukum yang erat kaitannya dalam penelitian ini. Maka,
penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data data primer dan
sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian ini bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya pada
pembentukan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Rote Ndao dinilai masih
kurang optimal, karena meskipun ada raperda atas usul inisiatif DPRD setiap
tahunnya namun akhirnya yang disahkan menjadi perda dalam tahun 2017-2019
hanya satu usul inisiatif DPRD saja yang dikeluarkan di tahun 2019. Faktor yang
menghambat pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten Rote Ndao adalah sumber daya manusia, anggaran, politik dan
lemahnya dukungan masyarakat.
Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait
masalah tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diharapkan lebih
kritis dalam memberikan usulan untuk berbagai kepentingan umum dan
kepentingan masyarakat yang diwakilkannya, juga perlunya harmonisasi antara
pemerintah daerah dan DPRD agar dalam hal perubahan regulasi dari pemerintah
pusat yang bersifat continue tidak menyebabkan banyak penyesuaian antara
pemerintah dan DPRD.
Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Rancangan
Peraturan Daerah
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
RENNY YUN BULLU - Personal Name
|
| Student ID |
1702010029
|
| Dosen Pembimbing |
RAFAEL R TUPEN - 196404201992031001 - Dosen Pembimbing 1
DAVID Y MEYNERS - 196003041988031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
David Y Meyners - 196003041988031001 - Penguji 1 Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BUL P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |