Skripsi
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Dalam Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Bagikan:
Pelayanan masyarakat menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaraan penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, di mana dalam pelaksanaannya diawali dari desa atau kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Dalam Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukan (1) belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malaka yang disebabkan oleh beberapa (2) hambatan yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tidak stabilnya arus listrik dari PLN dimana kadangkala terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, masih kurangnya bimbingan teknis bagi setiap personil sesuai bidang tugasnya. Saran perihal dipertimbangkan adalah sebaiknya dinas kependudukan dan pencatatan sipil berusaha mengoptimalkan dan mengupayakan pengurangan hambatan-hambatan dalam proses pelayanan E-KTP agar seluruh masyarakat bisa merasakan memiliki kartu identitas penduduk.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Penghambat, Pelayanan, dan Kartu Identitas, Penduduk, Kartu Tanda Penduduk
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
MARIA ROSWITA LURUK NAHAK - Personal Name
|
| Student ID |
1802010027
|
| Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
|
| Penguji |
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Ketua Penguji
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 1 David Y Meyners - 196003041988031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 NAH P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |