Skripsi
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Dalam Mengimplementasikan Ketentuan Pasal 18b Ayat (2) Uud 1945 Melalui Peraturan Daerah Yang Mengakui Dan Melindungi Masyarak Atadat Di Kabupaten Sumba Timur
- Bagikan:
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam upaya menjaga dan
melindung hak-hak Masyakat Adat di Kabupaten Sumba Timur yang
diaplikasikan ke dalam Peraturan Daerah sebagai bentuk implementasi terhadap
ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka digunkan
metode pendekatan sosiolegal dan konseptual yaitu pendekatan masalah yang
didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan di bahas.
Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumba Timur belum maksimal menjalakan tanggung jawabnya
dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat sebagai bentuk
implementasi terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, hal ini dibektikan
dengan belum adanya suatu Peraturanpun yang menjamin hak-hak Masyarakat
Adat di Kabupaten Sumba Timur. Adapun faktor penyebab hal tersebut adalah:
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur belum menjalankan fungsi
legislasinya dalam membuat Perda tentang Masyarakat Adat sebagai
implementasi terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, (2) rendahnya
Sumber Daya Manusia dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah DPRD
Kabupaten Sumba Timur, (3) rendahnya responsibilitas Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Timur dalam memahami dan menyeleaikan masalah yang
dihadapi Masyarakat Adat di Kabupaten Sumba Timur.
Saran yang penulis berikan yaitu: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumba Timur perlu mengadakan suatu produk hukum yang menjamin pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Sumba Timur sebagai
bentuk imlementasi terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, (2)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur harus lebih meninggkatkan
kompetensi, kapasitas agar mampu memahami serta menjawab kebutuhan
masyarakat terkhususnya Masyarakat Adat di Kabupaten Sumba Timur, (3)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur harus lebih meningkatkan
responsibilitas terhadap kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Adat dalam hal ini
yaitu pembetukan Perda agar hak-hak Masyarakat Adat dapat dilindungi secara
yuridis.
Kata kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Peraturan, Masyarakat
Adat
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
TRI ANUGRAH WILA DJA - Personal Name
|
| Student ID |
1702010165
|
| Dosen Pembimbing |
DAVID Y MEYNERS - 196003041988031001 - Dosen Pembimbing 1
BILL NOPE - 197911022006041001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
David Y Meyners - 196003041988031001 - Ketua Penguji
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Penguji 1 Bill Nope - 197911022006041001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 DJA T
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |