Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menentukan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

Detail Cantuman

Tesis

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menentukan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

XML

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pada kenyataannya Aparat Penegak Hukum sering menggunakan Hasil Audit BPKP sebagai barang bukti dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kewenangannya diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis tentang implikasi yang ditimbulkan oleh kewenangan BPKP dalam pemeriksaan dan penetapan adanya kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pentingnya penegasan peraturan tentang tugas dan fungsi BPKP dan BPK ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Secara yuridis BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena hanya terbatas pada bidang pengawasan, dengan adanya penetapan kerugian negara oleh BPKP maka dapat berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum, (2) langkah yang dapat dilakukan dalam menyikapi antara dualism kewenangan antara BPK dengan BPKP yaitu pembaharuan terhadap aturan-aturan yang telah ada yaitu ketegasan terhadap perbedaan kewenangan antara kedua lembaga perlu dilakukan agar dalam hal ini aparat penegak hukum dapat konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kewenangan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, kerugian Negara, kepastian hukum, dualisme kewenangan


Detail Information

Item Type
Tesis
Penulis
Ariance Boboy - Personal Name
Student ID
1711040046
Dosen Pembimbing
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Ketua Penguji
Dhey Wego Tadeus - 196310271989011001 - Penguji 1
Karolus Kopong Medan - 196204221990031001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
Pascasarjana program studi Ilmu Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
872.05 Kue S
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA