Skripsi
Fungsi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Kehutanan Dalam Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
- Bagikan:
Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Semua barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembalakan liar (illegal logging) akan disita oleh Negara, sehingga pada pengertiannya ada perbedaan barang bukti dan alat bukti berdasarkan pembalakan liar (illegal logging). Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas yaitu: (1) Apakah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan/Polres TTU berfungsi dalam pencegahan terhadap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU?(2) Apakah hambatan yang dialami Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan/Polres TTU dalam pencegahan terhadap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU?.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penyidik PPNS/Penyidik Polri telah berfungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging). Menetapkan tiga strategi terkait dalam penyelidikan, yang pertama tahap perumusan strategi pembalakan liar, yang kedua tahap implementasi strategi terhadap pembalakan liar, dan yang ketiga tahap evaluasi strategi pembalakan liar. Penyidikan merupakan tindakan yang harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu tindak pidana. Hambatan: Belum cukup optimal fungsi Penyidik PPNS/Penyidik Polri Kehutanan, dikarenakan dalam proses pencegahannya Penyidik PPNS/Penyidik Polri sering mengalami hambatan-hambatan yang menghambat proses penyidikan, karena minimnya Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya mencari saksi dari masyarakat, kesulitan mengambil keputusan oleh Penyidik PPNS/Penyidik Polri.
Saran yang dapat diberikan: Pertama, upaya untuk mencegah kawasan hutan Penyidik PPNS maupun Penyidik Polri tetap menggunakan strategi pengawasan yang sudah ada dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua, Penyidik PPNS dan Penyidik Polri perlu ditambah masing-masing dua orsng, mengingat perkembangan kejahatan di bidang Lingkungan Hidup. Ketiga, Perlu peningkatan SDM (PPNS/Penyidik Polri) terkait penanganan kasus-kasus di bidang Lingkungan Hidup khususnya di kehutanan.
Kata Kunci:Pencegahan, Pembalakan Liar, Hambatan.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
ASTRIANI AMANDA BOUK - Personal Name
|
| Student ID |
1902010126
|
| Dosen Pembimbing |
JIMMY PELLO - 195808311987040100 - Dosen Pembimbing 1
BHISA VITUS WILHELMUS - 196106151989011001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BOU F
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |