KEWAJIBAN INDONESIA MENGATASI LEAKAGE TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM REDD+ DI INDONESIA

Detail Cantuman

Skripsi

KEWAJIBAN INDONESIA MENGATASI LEAKAGE TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM REDD+ DI INDONESIA

XML

Penelitian ini ditulis oleh Adriana Susanti Lagaduli (1602010040) Program Studi Hukum
Internasional di bawah bimbingan, Pembimbing I Dhey W. Tadeus, dan Pembimbing II
Elisabeth N. S. Bota Tukan, dengan judul penelitian “Kewajiban Indonesia Mengatasi Leakage
Terhadap Pelakasanaan Program REDD+ di Indonesia”.
Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui skema REDD+ (Reducing
Emission from Deforestation dan Forest Degradation). Mekanisme REDD+ dipilih sebagai
alternatif untuk menawarkan konsep baru yaitu upaya konservasi dan pengelolaan hutan.
Keberhasilan upaya kebijakan REDD+ akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam
deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia masih dalam fase persiapan implementasi REDD+
dengan berbagai hambatan yang disebabkan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut
meningkatkan risiko kegagalan implementasi REDD+ yaitu adanya kebocoran (leakage). Tujuan
dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum Indonesia dalam mengatasi leakage
(kebocoran) terhadap program REDD+ dan implemenmtasi kebijakan pemerintah Indonesia
dalam mengatasi leakage (kebocoran) terhadap program REDD+.
Jenis penelitian yang digunakan adalah “Library Research” atau studi pustaka. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan
pengolahan data kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah di Indonesia belum ada ketentuan yang secara
khusus mengatur tentang leakage, namun ada beberapa ketentuan umum yang digunakan dalam
masalah tentang leakage yaitu hukum pembukaan lahan baru dan perambahan/pembalakan liar
(Illegal Logging). Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan implementasi
kebijakan pemerintah dalam mengatasi leakage yaitu dengan penerapan sanksi pidana, penerapan
kebijakan status quo, penerapan kebijakan kebijakan modifikasi, dan penerapan kebijakan sistem
baru.
Potensi leakage sangat besar terjadi, sehingga aturannya menjadi sangat penting. Untuk
itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap regulasi hukum dan kebijakan tentang leakage.


Detail Information

Item Type
Penulis
Student ID
1602010040
Dosen Pembimbing
DHEY WEGO TADEUS - 196310271989011001 - Dosen Pembimbing 1
ELISABETH NIRMALA SARI TUKAN - 198308042008012006 - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Dhey Wego Tadeus - 196310271989011001 - Ketua Penguji
DR. JEFFRY A. CH. LIKADJA, S.H., M.H - 197709122006041002 - Ketua Penguji
Elisabeth Nirmala Sari Tukan - 198308042008012006 - Penguji 1
JEFFRY A. CH. LIKADJA - - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
ILMU HUKUM
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 DUL K
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA