Skripsi
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelangaraan Pemerintahan Desa Di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bagikan:
Permasalahan di Desa Napan selama ini, bahwa Desa Napan belum
diberdayakan sebagaimana mestinya, serta peran BPD untuk mengawasi pembangunan
kerja di desa tidak maksimal dikarenakan tidak adanya kepedulian BPD dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya..
Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat
dirumuskan bahwa Seberapa jauhkah dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan
Fungsi BPD dalam penyelengaraan pemerintahan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi
Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemerintahan Desa
Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan
menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh
dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini
merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier
dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan Perundang-undang dan
Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Pelaksanaan fungsi BPD, baik dalam
membahas dan menetapkan perda, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, dalam
pelaksanaan fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan belum/kurang efektif dan tidak
efektif fungsi BPD itu karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu rendahnya
sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang
pelaksanaan fungsi BPD. Adapun saran yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu
sebagai Fungsi Pengawasan, BPD Desa Napan harus cakap dalam mengawasi program
kerja desa sehingga ada beberapa program yang belum terselesaikan dengan baik bisa
berjalan dengan baik, Sumber Daya Manusia Faktor Sumber Daya Manusia,
keterbatasan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas dalam pendidikan dan
Faktor Pengalaman, kurang pahamnya BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai badan legislatif. Sarana Prasarana Harus terpenuhinya tunjangan yang diberikan kepada anggota
BPD Walaupun masih ada masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap
keputusan yang ditetapkan tetapi harus ada titik akhir dari perbedaan pendapat tersebut,
Harus terjadi Transparansi pada anggaran kerja Atau Keterlibatan pemerintah Desa
Napan dan Dibutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Napan.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
FRANCISCO JOAO PEDRO DA CAMARA BELMONTE - Personal Name
|
| Student ID |
1602010141
|
| Dosen Pembimbing |
EBU KOSMAS - 195802251987031001 - Dosen Pembimbing 1
HERMINUS RATU UDJU - 19610428198901001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum - 19662207121989121010 - Ketua Penguji
Herminus Ratu Udju - 19610428198901001 - Penguji 1 Ebu Kosmas - 195802251987031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BEL P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |