Skripsi
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI ATAS BARANG JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
- Bagikan:
Penulis Delfrad Caesar Peterson Nggebu, Judul Penulisan : PELAKSANAANPARATE EKSEKUSI ATAS BARANG JAMINAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996, TENTANG HAK TANGGUNGAN ATASTANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Yangdibimbing oleh Sukardan Aloysius, Sebagai Pembimbing I dan Darius Mauritsius,sebagai Pembimbing IIDewasa ini, begitu banyak masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan parateeksekusi hak tanggungan dibawah harga wajar, dan banyak kasus pelaksanaan parateeksekusi hak tanggungan yang di gugat di Pengadilan.Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan melekat asas droit de preference(kedudukan yang di dahulukan) bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukanpengambilan pelunasan hutang debitur, tetapi seharusnya untuk melaksanakan kedudukanyang diistimewakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik berdasarkanprinsip-prinsip keadilan supaya tidak terjadi abuse of function (kesalahan dalam fungsi)dari hak yang di istimewakan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkandiatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti.Bagaimanakah mengenai pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dibawahharga wajar dalam upaya penyelesaian kredit macet, bagaimana upaya yang dapat dilakukanuntuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungandemi mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat.Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, bersifatdeskriptif analitis, data yang diperoleh berdasarkan data sekunder dengan melakukanpenelitian kepustakaan dan studi dokumen.Dari hasil penelitian ini diketahui Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungantelah dilaksanakan sesuai asas keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah berserta benda-benda yangberkaitan dengan tanah, sehingga tidak merugikan Pihak Termohon (Debetur), sebagaipihak yang lemah, dimana kenyataannya dalam penentuan nilai limit oleh pemohon lelangsecara sepihak terhadap obyek yang dilelang, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkandari segi metode ilmiah dalam menentukannya.Upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan parate eksekusi hak tanggunganyaitu dengan melakukan revisi aturan pelaksana dari petunjuk teknis pelaksanaan lelang.Agar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, diberi kewenangan untukmelakukan koreksi terhadap penentuan nilai limit obyek hak tanggungan yang ditentukanoleh pemohon lelang tersebut.
Kata Kunci : Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, Upaya Kepastian Hukum
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
DELFRAD CAESAR PETERSON NGGEBU - Personal Name
|
| Student ID |
1502010176
|
| Dosen Pembimbing |
SUKARDAN ALOYSIUS - 195909061986011001 - Dosen Pembimbing 1
DARIUS MAURITSIUS - 197705312005011001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Sukardan Aloysius - 195909061986011001 - Penguji 1
Darius Mauritsius - 197705312005011001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
74201 NGG P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |