PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Detail Cantuman

Skripsi

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

XML

ABSTRAK
Judul : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Dalam Penyelesaian Sengketa Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri
Sipil Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Peneliti: Larasati Rini,
Pembimbing I Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H dan Pembimbing II Josef
M. Monteiro, S.H., M.H.
Sengketa kepegewaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai
akibat ditetapkannya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian oleh
badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan
pembinaan pegawai negeri sipil. Khususnya yang terjadi di kota kupang sengketa
terjadi karena banyak pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan
hormat. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) bagaiamanakah
penyelesaian sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil
provinsi nusa tenggara timur oleh pengadilann tata usaha negara kupang? 2)
bagaiamanakah konsekuensi hukum dari putusan pengadilan tata usaha negara
mengenai penyelesaian sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai
negeri sipil provinsi nusa tenggara timur oleh pengadilan tata usaha negara
kupang ?
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis penyelesaian sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai
negeri sipil di provinsi nusa tenggara timur oleh pengadilan tata usaha negara
kupang ? dan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum dari
putusan pengadilan tata usaha negara mengenai penyelesaian sengketa
pemnberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil provinsi nusa tenggara
timur oleh pengadilan tata usaha negara kupang, serta memberikan manfaat
teoretis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan daerah
dan manfaat praktis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, bagi masyarakat,
dan bagi kalangan akademisi.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang
menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat. Aspek
penelitian yang digunakan yaitu: 1) Proses peradilan; 2) Putusan pengadilan tata
usaha negara; 3) Upaya hukum; 4) Hak kepegawaian/keanggotaan. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis
konseptual dan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam
penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari responden di lokasi
penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Responden dalam penelitian ini ialah
Ketua Pengadilan Tata Usaha negara, Hakim yang menangani perkara, Penggugat,
Gubernur Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis
berupa teknik obeservasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen.
Pengolahan data berupa pemeriksaan data, sistematisasi data, dan tabulasi data.
vi
Analisis data dilakukan secara yuridis deskriptif kualitatif, komperhensif, dan
lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pemberhentian tidak
dengan hormat pegawai negeri sipil dikarenakan melakukan tidak pidana korupsi
berlanjut sehingga dikeluarkannya surat keputusan Gubernur yang menjadi Objek
gugatan di Pengadilan tata usaha negara. pelaksaanan tugas dan wewenang
pengadilan tata usaha negara kupang dalam penyelesaian sengketa pemberhentian
tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di provinsi nusa tenggara timur telah
dilaksanakan dengan baik dan mengutamakan keadilan pada setiap sengketa
kepegawaian. Adapun konsekuensi hukum dari putusan pengadilan berupa
pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dikarenakan gugatannya
di tolak dan gugatan Gubernur tetap di pertahankan karena terbukti telah
melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan tata usaha negara.
Kata Kunci : Tugas, Wewenang, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pegawai Negeri
Sipil


Detail Information

Item Type
Penulis
LARASATI RINI - Personal Name
Student ID
1702010600
Dosen Pembimbing
YOHANES G TUBA HELAN - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 1
JOSEF MARIO MONTEIRO - 197505202006041001 - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Ketua Penguji
Josef Mario Monteiro - 197505202006041001 - Penguji 1
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
ILMU HUKUM
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 RIN P
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA