Skripsi
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK-STABILAN HARGA PENJUALAN MINYAK GORENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Bagikan:
TinjauanYuridisterhadapKetidak-stabilan Harga PenjualanMinyak Goreng DitinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen. Dibimbing oleh: Husni Kusuma DinatasebagaiPembimbing I dan Yossie M. Y. Jacob sebagaiPembimbing II. Minyak goreng merupakan salah satukebutuhanpokokmanusiasebagaialatpengolahbahan-bahanmakanan. Namunberdasarkankondisisaatini, minyak goreng terjagkaulangka di
beberapaswalayan dan pasar tradisional. Kelangkaaninidikarenakanadanyakontribusi yang belummaksimalantarapihak distributor kepadapenjual, sehinggapembelitidakdapatmembeliminyak goreng denganhargaterjangkau dan berkualitas yang mengakibatkanbanyakmasyarakatterpaksamenggunakanminyak goreng berulang yang kondisinyasudahhitam dan tidaklayak.Permasalahandalampenelitianiniadalah: (1)
Bagaimanakahupayapemerintahdalammenstabilkanpenerapanhargaminyak goreng ditinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen? (2) pakahsajafaktorpenghambatdalamupayapenerapanhargaminyak goreng ditinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen?
Metodepenelitian yang
digunakanmerupakanpenelitiannormatifsehinggabahanhukum yang
digunakanadalahbahanhukum primer dan bahanhukumsekunder, data primer
diperolehdariperaturanperundang-undangan dan segaladokumenresmi yang
memuatketentuanhukum dan data sekunder yang
diperolehdarihasilkaryadarikalanganhukum.
Hasil daripenelitianmenunjukkan: (1)
Upayapemerintahdalammestabilkanpenerapanhargaminyak goreng
adalahdenganmenerapkankebijakan 1 harga yang mengacu pada peraturan
Menteri PerdaganganNomor 3 Tahun 2022 tentangpengadaanMinyak Goreng
kemasanuntukkeperluanmasyarakatdalamkontekspembiayaan oleh Badan
Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit (BPDPKS). Dan laranganterbatasekspor
CPO dan turunannyauntukmenanggulangikelangkaan dan mahalnyaminyak
goreng yang dilaksanakan oleh pemerintahyagditetapkandalamperaturan
MenteriPerdagangan (Permendeg) Nomor 2/2021 tentangPerubahanatasPemendag
10
No. 19/2021 tentangkebijakan dan pengaturanEkspor. (2)
Faktorpenghambatdalamupayapemerintahdalammenstabilkanhargaminyak goreng
adalahadanyapenimbunanminyak goreng, adanyakartelatau mafia minyak goreng,
adanyatindakanmembelibarangdalamjumlahbesar dan kurangnyakontrol pasar
yang dilakukan oleh pemerintah
Berdasarkanpenelitianini, makapenelitimenyarankan agar
pemerintahperlumengawasi dan mengevaluasikebijakanpenetapan HET minyak
goreng di pasar dan memberikantindakantegasbagisiapasaja yang
terlibatdalamkasuskorupsi dan para mafia minyak goreng.
Kata kunci: PerlindunganKonsumen, ketidakstabilan, minyak goreng.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
CLAUDIO N.M. OEMATAN - Personal Name
|
| Student ID |
1802010075
|
| Dosen Pembimbing |
HUSNI KUSUMA DINATA - 197409142005011002 - Dosen Pembimbing 1
YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB - 197807072000501020 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Husni Kusuma Dinata - 197409142005011002 - Penguji 1
Yossie Maria Yulianty Yacob - 197807072000501020 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 OEM T
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |