Skripsi
Transparansi Informasi Pelayanan Administrasi di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang
- Bagikan:
Pelayananan publik di indonesia seringkali dicirikan oleh inefisiensi yang sangat tinggi, prosedur yang berbelit-belit, serta tidak adanya kepastian waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan. Pada beberapa jenis-jenis pelayanan administrasi di kelurahan Babau adanya masalah yang terjadi khususnya dalam pembuatan surat izin usaha dan surat rekomendasi jual beli tanah, dimana adanya pungutan biaya tetapi pada Standart Operating Procedure (SOP) atau yang berlaku dan yang masyarakat ketahui di kelurahan tidak adanya pungutan biaya dalam pembuatan surat-surat tersebut, masalah ini menjadi sorotan dan pengeluhan dari masyarakat terhadap transparansi informasi pelayanan administrasi yang ada di kelurahan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan transparansi informasi pelayanan administrasi di Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Metode penelitain yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan berjumlah 20 orang. Focus penelitian ini berdasarkan empat indikator menurut Kristianten (2006:73) yaitu ketersediaan dan aksebilitas dokumen yang dilakukan oleh pihak kelurahan Babau untuk menyediakan layanan informasi pelayanan berupa dokumen-dokumen. kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan penyediaan seluruh informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, biaya dan segala program yang ada di kelurahan. Keterbukaan proses mengenai informasi aktivitas penyelenggara pelayanan kelurahan Babau sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Kerangka regulasi yang menjamin regulasi suatu kebijakan yang harus dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelurahan Babau, transparansi informasi pelayanan administrasi belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari ketidaktersedianya dokumen pelayanan mengenai perincian biaya pelayanan, persyaratan pelayanan dan tanggung jawab pelayanan yang masih belum terpublikasikan dengan baik tentunya akan berimbas pada proses penyelesaian layanan surat izin usaha dan surat rekomendasi jual beli tanah yang dibutuhkan. Ketersediaan dan kelengkapan informasi belum berjalan dengan baik dimana tidak adanya informasi jelas mengenai biaya dan persyaratan tambahan dalam membuat surat izin usaha dan rekomendasi jual beli tanah. Keterbukaan proses belum berjalan dengan baik karena belum di pajangnya standar tata pelayanan yang ada di Kelurahan. Pada kerangka regulasi pelayanan juga belum bisa dikatakan baik karena belum berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat akan proses perencanaan pelayanan, dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kelurahan.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Maya Hendrawati Ullu - Personal Name
|
| Student ID |
1803010125
|
| Dosen Pembimbing |
Petrus Kase - 1962208091988031002 - Dosen Pembimbing 1
|
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI |
63201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Administrasi Negara
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
632.01 Ull T
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |