pengaturan fungsi dinas kesehatn kabupaten alor dan hubungannya dengan sistem kesehatan daerah kabupaten alor studi tentang sinkronisasi pengaturan fungsi dinas kesehatn kabupaten alor dan sistem kesehatan daerah kabupaten alor

Detail Cantuman

Skripsi

pengaturan fungsi dinas kesehatn kabupaten alor dan hubungannya dengan sistem kesehatan daerah kabupaten alor studi tentang sinkronisasi pengaturan fungsi dinas kesehatn kabupaten alor dan sistem kesehatan daerah kabupaten alor

XML

ABSTRAK
John Nelson Batu: Pengaturan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dalam Hubungannya Dengan System Kesehatan Daerah Kabupaten Alor: Studi tentang Sinkronisasi Peraturan Fungsi Dinas Kesehatan kabupaten alor Dengan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Alor yang dibimbing oleh: Rafael Rape Tupen dan Hernimus Ratu Udju.
Dengan belakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh pemerintah dan segenap komponen Bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang baik di pusat maupun di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Masalah pokok yang Penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah sinkronisasi Pengaturan fungsi dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan hubungannya dengan sistem Kesehatan daerah.(2)Apa dampak dari belum adanya system Kesehatan daerah terhadap penyelenggara Kesehatan di Kabupaten Alor.
Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan hukum, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemmatika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum Hal ini berkaitan pula dengan Peraturan fungsi dinas Kesehatan Kabupaten Alor dengan Sistem Kesehatan Kabupaten Alor
Hasil penelitian ini menujukan: (1) Sudah terdapat adanya taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun secara horisontal antara Peraturan fungsi dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan system Kesehatan daerah dalam pelayanan Kesehatan melaksanaan tujuh kewenangan urusan kesehatan yang didesentralisasikan di Kabupaten Alor yang meliputi: Upaya Kesehatan, Penelitian dan pengembangan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan, dan Manajemen Kesehatan. Dalam upaya melaksanakan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Alor demi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik.(2) Dampak dari belum adanya sistem kesehatan Kabupaten Alor tidak terakomodirnya kondisi dan kebutuhan spesifik daerah dan masyarakat, Selain itu kurangnya Manajemen informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat.
Saran penulis agar pemerintah sebagai representasi dari Negara Republik Indonesia sesuai dengan tanggung jawab konstitusionalnya, sedini mungkin membentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam hal ini mengenai sistem Kesehatan daerah Kabupaten Alor dalam menjalankan Amanah peraturan presiden no 72 tahun 2012.
.
Kata Kunci: Sinkronisasi, sistem Kesehatan nasional, sistem Kesehatan daerah,dampak


Detail Information

Item Type
Skripsi
Penulis
John Nelson Batu - Personal Name
Student ID
1802010615
Dosen Pembimbing
RAFAEL R TUPEN - 196404201992031001 - Dosen Pembimbing 1
Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Ketua Penguji
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Penguji 1
Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H - 196164281989011001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74101
Edisi
Published
Departement
ILMU HUKUM
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
74201
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA