Skripsi
ANALISA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH FILIPINA TERHADAP PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK (SEPARATIS) ABU SAYYAF
- Bagikan:
Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Filipina Sebagai negara yang bertanggung jawab atas kasus penyandraan warga negara Indonesia oleh kelompok (Separatis) Abu Sayyaf oleh karena kasus yang terjadi tersebut terjadi diwilayah kedaulatan negara Filipina.
Masalah pokok penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok (saparatis) abu sayyaf di laut filipina dan bagaimana pertangguang jawaban pemerintah filipina terhadap penyaderaan wni yang dilkukan oleh kelompok saparatis abu Sayyaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis-Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Analisa Hukum tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap penyadraan yang dilakukan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf di wilayah kedaulatan negara Filipina. Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah kedaulatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban negara Filipina dan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf di Filipina sebagaimana yang di atur dalam hukum internasional primery rules dan secondary rules (the law of state responsibility) yang mana negara Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama, serat negara Indonesia juga telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan.
Dalam pertanggung jawaban negara, Filipian secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Dalam pertanggung jawaban negara, Indonesia dan Filipina telah bertanggung jawab penuh terhadap warga negara Indonesia yang disandra oleh Kelompok (Saparatis) Abu Ssyyaf.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban negara, Warga Negara Indonesia, Penyanderaan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
IKMAL PRAKOSO - Personal Name
|
| Student ID |
1702010269
|
| Dosen Pembimbing |
Jeffry A. Ch. Likadja - 197709122006041002 - Dosen Pembimbing 1
VICTOR EBEN SABUNA - 197509132008121001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Elisabeth Nirmala Sari Tukan - 198308042008012006 - Ketua Penguji
DR. JEFFRY A. CH. LIKADJA, S.H., M.H - 197709122006041002 - Penguji 1 Victor Eben Sabuna - 197509132008121001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
74201 PRA A
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |