Skripsi
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Lembaga Kepailitan Di Indonesia
- Bagikan:
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan insolvency test dalam undang-undang kepailitan di indonesia dalam rangka mengetahui bentuk insolvensi tes yang dapat diterapkan di pengadilan niaga dalam memutuskan solvabilitas debitur. Dikarenakan pengaturan untuk memailitkan suatu debitur sangat sederhana yaitu hanya dengan dua kreditur dan dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisis keadaan insolvensi dan kepailitan (studi normatif undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Adapun penulis mengangkat topik permasalaahan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan insolvensy test dalam undang-undang dan mengetahui apa saja hambatan sehingga tidak diterapkannya insolvency test sebagai salah satu syarat menentukan debitur masih dalam keadaan solven atau insolven.Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai hukum kepailitan yang berlaku di indonesia. Kemudian, dianalisis sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti apakah insolvensi tes ddapat diterapkan di Indonesia.
Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukan bahwa, dalam pelaksanaannya undang-undang kepailitan haruslah menentukan batasan jumlah minimal utang yang dapat mempailitkan suatu debitur yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit oleh kreditur, sehingga pengadilan niaga dalam menentukan solvabilitas debitur itu berimbang. Maka undang-undang kepailitan perlu menerapkan insolvency test sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim. Hal ini dilakukan untuk melindungi debitur yang masih sangat solven dan tidak mengalami masalah dengan keuangannya dapat dinyatakan pailit karena syarat dalam undang-undang yang terlalu sederhana yaitu minimal dua kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain kepailitan dapat digunakan untuk membangkrutkan debitur bukan sebaliknya sebagai solusi alternatif penyelesaian utang piutang antara kreditur dan debitur.
Denganm demikian kebutuhan akan insolvency test sebagai salah satu syarat dalam proses perkara kepailitan di Indonesia sangatlah penting guna mencapai keadilan yang seimbang antara kreditur dan debitur.
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
POLICARPUS FEBRIAN KELLI BELITA - Personal Name
|
| Student ID |
1602010251
|
| Dosen Pembimbing |
SUKARDAN ALOYSIUS - 195909061986011001 - Dosen Pembimbing 1
YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB - 197807072000501020 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Sukardan Aloysius - 195909061986011001 - Ketua Penguji
Yossie Maria Yulianty Yacob - 197807072000501020 - Penguji 1 Darius Mauritsius - 197705312005011001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Iilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 KEL P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |