Skripsi
Hambatan dan Upaya Penanggulangan dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
- Bagikan:
Rekonstruksi adalah penyusunan kembali atau usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur? (2) Bagaimanakah Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani hambatan pada rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara mengumpulkkan data yang terdiri dari wawancara, pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur adalah (1) faktor masyarakat (2) kondisi alam yang kurang mendukung (3) tersangka (adanya barang bukti yang dihilangkan). Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda NTT yaitu menambahkan jumlah petugas dalam pelaksanaan rekonstruksi sesuai prediksi yang dilakukan sebelumnya dan dilakukan pencarian barang bukti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran bahwa: (1) Kepada pihak kepolisian: (a) Penyidik dapat mengatur strategi untuk menentukan titik-titik dimana masyarakat dapat berkumpul yakni dengan mengarahkan masyarakat saat sedari awal mereka datang, posisi dimana mereka harus berdiri atau duduk untuk menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi, serta mengoptimalkan setiap petugas kepolisian yang bertugas dalam menjaga agar menciptakan ketertiban (b) Pemeriksaan terhadap tersangka hendaknya dapat lebih diperketat dan diteliti sehingga mengurangi kemungkinan hilangnya barang bukti. (c) Pihak kepolisian dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan rekonstruksi (2) Kepada masyarakat: masyarakat perlu punya pemahaman yang benar akan suatu aturan yang berlaku sehingga dalam hal menyikapi suatu tindak pidana yang terjadi dapat berlandas pada pemahaman yang benar akan aturan tersebut tidak sekadar berlandas pada emosi.
Kata kunci: Rekonstruksi, Penghambat, Upaya Penanggulangan,
Kasus Pembunuhan
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Windi Eka Pandu - Personal Name
|
| Student ID |
1902010046
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji |
Heryanto Amalo - 196511301992031002 - Ketua Penguji
Deddy R Ch Manafe - 197102141998021001 - Penguji 1 Rosalind A. Fanggi - - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 PAN H
|
| Copyright |
individu penulis
|
| Doi |