Skripsi
Polarisasi Kepentingan Politik Dalam Peraturan Daerah (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024
- Bagikan:
Judul penelitian ini adalah Polarisasi Kepentingan Politik Dalam Peraturan Daerah (studi terhadap peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur) periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dengan masalah: 1). Apakah Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat?; 2). Apakah proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah mengakomodasi kepentingan masyarakat? Tujuan pnelitian ini adalah a). Menjelaskan dan menganalisis berbagai hukum daerah (Perda) yang ditetapkan pemerintah daerah telah dan/atau belum mempertimbangkan kepentingan masyarakat; b). Menjelaskan dan menganalisis prosedur pembentukan hukum daerah (Perda) telah mengakomodasi kepentingan masyarakat atau belum. Untuk menjawabi masalah dan tujuan penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier dengan menggunakan pendekatan undang-undang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT pada Periode tahun 2014-2019 dan periode tahun 2019 sampai dengan sekarang lebih mengutamakan pemenuhan kepentingan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan bahwa dari 30 (tiga puluh) Perda yang telah ditetapkan terdapat 25 ( dua puluh lima) atau 83,33 % Perda yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daerah dan sisanya sebanyak 5 (lima) atau 16,67 % Perda yang memihak pada kepentingan masyarakat; 2). Proses pembentukan Perda yang diawali dengan Perencanaan, penyusunan Prolegda (Propemperda), penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Peraturan daerah, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan peraturan yang baik belum mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan usul saran memperkaya materi muatan dari Perda yang ditetapkan. Dari beberapa Perda yang telah ditetapkan tidak ada satupun yang disertai dengan Naskah Akademik yang merupakan dokumen yang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian Perda yang dihasilkan sangat sulit untuk mengakomudir kepentingan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan: a) Pemerntah Daerah pada setiap periode kepemimpinan diharapkan agar merancang dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengarah pada pemenuhan kepentingan masyarakat disamping Peraturan Daerah yang dirancang dan ditetapkan dalam rangka pemenuhan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b). Dalam Proses pembentukan Peraturan Daerah, setiap rancangan Peraturan Daerah, kecuali Perda APBD, Perda Perubahan, Perda Pajak dan Retribusi harus disertai dengan Naskah Akademik sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat mengakomudir kepentingan masyarakat Nusa tenggara Timur.
Kata Kunci : Polarisasi, Kepentingan Politik, Peraturan Daerah.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
ROCKY WINARYO - Personal Name
|
| Student ID |
2011040051
|
| Dosen Pembimbing |
UMBU LILY PEKUWALI - 195803121986011100 - Dosen Pembimbing 1
KOTAN Y STEFANUS - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Umbu Lily Pekuwali - 195803121986011100 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Orpa Ganefo Manuain - 196310201989012001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
741.01 WIN P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |