Skripsi
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Bagikan:
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pada tingkat daerah dalam hal ini Kota Kupang, Lembaga pemerintah yang menangani permasalahan perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kekerasan sangat diperlukan untuk dapat meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Kupang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh manakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap anak korban kekerasan? (2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Responden dalam penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan masyarakat. Dengan data yang bersumber data primer dan sekunder untuk dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding, tabulasi, verifikasi data dan analisis data.
Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 meliputi: (a) Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dimana tempat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan anak. (b) Pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tetapi kurangnya koordinasi dengan masyarakat sehingga banyak anak korban kekerasan yang tidak berani melapor ke dinas. (c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dinilai masih kurang sehingga masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan. (2) Faktor penghambat meliputi faktor kesadaran hukum dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi hukum pada masyarakat. Saran peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi serta mengikutsertakan masyarakat terkait dengan permasalahan anak korban kekerasan. Dan meningkatkan pengawasan serta sosialisasi hukum pada masyarakat.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Kekerasan Anak, Faktor Penghambat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
RICHARD MARIO JUNIOR THOBIAS - Personal Name
|
| Student ID |
1802010188
|
| Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
RAFAEL R TUPEN - 196404201992031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 THO P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |