Skripsi
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DI DESA TUNTUN DAN DESA JAK KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.
- Bagikan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Efektifitas Pemerintahan Di Desa Tuntun dan Desa Jak Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. Rumusan Masalah Pokok Penelitian ini adalah: (1) Seberapa jauh Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam mewujudkan efektivitas Pemerintahan di Desa Tuntun dan Desa Jak Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara? Dan (2) Apa Sajakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan desa dalam mewujudkan Efektivitas Pemerintahan di Desa Tuntun dan Desa Jak Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara? Penelitian Dengan Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Aspek penelitian yaitu Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Faktor-Faktor yang Disebabkan ialah Sumber Daya Manusia BPD, Kordinasi Antara Kepala Desa dan BPD, Alokasi Anggaran Kepada BPD dan Sarana. Analisis Data di lakukan Secara Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian Dan Pembahasan menunjukan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tuntun dan Desa Jak Belum melaksanakan Fungsinya dengan Baik dalam membahas dan menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa, dan Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tuntun dan Desa Jak. Untuk Lebih Mengoptimalkan Masalah ini maka penulis Menyarankan agar memperhatikan beberapa hal seperti (1) Dapat Disarankan Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tuntun Dan Desa Jak Diperlukan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Hal ini dapat mengikuti pendidikan Non Formal Atau Bimbingan Teknis mengenai Fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, dan melaksanakan Pengawasan kinerja Kepala Desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa Baik di Desa Tuntun Maupun Di Desa Jak perlu meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa agar selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa. (3) Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jak perlu meningkatkan Dana operasional BPD sehingga BPD tidak kesulitan dalam menjalankan Fungsinya. (4) Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tuntun perlu ada Sekretariat atau kantor sendiri sehingga memudahkan BPD dalam menjalankan kegiatannya, dan memudahkan jalur komunikasi dan kordinasi antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Maria Febronia Kofi - Personal Name
|
| Student ID |
1902010487
|
| Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
Yohanes G. Tuba Helan - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Cyrilius W.T Lamataro - 199102122020121012 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2023 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Kof P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |