Skripsi
Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Kambera Dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur)
XMLCamat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka otonomi daerah dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Teknik pengolahan data dilakukan melalui editing, klarifikasi, tabulasi, dan verifikasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kambera dan Kota Waingapu telah mengimplementasikan wewenang yang dilimpahkan Bupati Sumba Timur meskipun belum optimal, meliputi (1) pelayanan perizinan bidang perdagangan urusan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dengan menerbitkan surat tata tertib berusaha sedangkan penerbitan dan penandatanganan IUMK melalui sistem pengurusan perizinan online OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur, (2) pelayanan non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam bentuk alokasi anggaran bagi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dasawisma; pendataan dan pembagian bantuan kepada masyarakat; pembangunan anak muda kelompok millenial untuk bertani, beternak, berusaha, dan berdagang, (3) evaluasi dalam bentuk pembinaan Kepala Desa dan aparatur desa dalam menyusun APBDes, pendampingan dalam perencanaan, penetapan hingga pelaksanaan APBDes, evaluasi rancangan APBDes dan anggaran desa, serta evaluasi peraturan desa terkait APBDes setiap triwulan dan setiap tahun. Faktor-faktor penghambat implementasi kewenangan Camat meliputi (1) minimnya sosialisasi pengurusan IUMK kepada masyarakat oleh pihak kecamatan, (2) kurangnya sarana prasarana ruangan pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan komputer, printer, kendaraan bermotor operasional, serta anggaran, (3) kurangnya koordinasi antara Kecamatan dengan Kelurahan dan RT/RW dalam pelayanan pengurusan perizinan IUMK, pendataan pelaku UMK, pendataan penerima dan penyaluran bantuan program pemberdayaan masyarakat, serta belum pernah dilakukannya koordinasi dengan Kabupaten dan dengan DPMPTSP, dan (4) belum memadainya kualitas sumber daya manusia Kecamatan.
Peneliti memberikan saran agar segenap pihak terkait baik Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, Camat dan seluruh jajaran di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat lebih meningkatkan sinergitas dalam mengupayakan solusi bagi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat seperti melalui koordinasi rutin dan berkesinambungan demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan kesejahteraan daerah.
Kata Kunci : Implementasi, pelimpahan kewenangan, Bupati, Camat, otonomi daerah
Detail Information
Item Type |
Skripsi
|
---|---|
Penulis |
UMBU YABBU HUKAPATI - Personal Name
|
Student ID |
1902010603
|
Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
JOSEF MARIO MONTEIRO - 197505202006041001 - Dosen Pembimbing 2 |
Penguji |
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Josef Mario Monteiro - 197505202006041001 - Penguji 2 |
Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
Edisi |
Published
|
Departement |
Ilmu Hukum
|
Kontributor | |
Bahasa |
Indonesia
|
Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
Edisi |
Published
|
Subyek | |
No Panggil |
742.01 HUK I
|
Copyright |
Individu Penulis
|
Doi |