Skripsi
TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM MENCEGAH DAN MEMEBERANTAS PELAKU PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR
- Bagikan:
Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karna transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang diatas mempunyai dampak negatif, dimana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi semangkin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Jalan merupakan salah akses yang digunakan untuk kemanfaatan bersama dalam hal ini bersifat berlaku umum untuk pengguna jalan. Namun dalam penggunaannya sering kali dijumpai pedagang-pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar maupun sebagai jalan digunakan untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengatahui Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Mencegah Dan Memberantas Pelaku Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum dan untuk mendeskripsikan Faktor-Faktor Penghambat Fungsi Dinas Perhubungan. Analisis yuridis deskriptif dengan data yang diperoleh denagan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum, yang berkaitan dengan fungsi Dinas Perhubungan.Hasil penelitian menunjukan aspek pungutan retribusi parkir berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan aturan yang berlaku.Masih perlu tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, perlu tambahan personil dinas perhubungan untuk pengawasan lalu lintas yang lebih terpantau, serta penyediaan lahan yang lebih oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan parkir itu sendiri.
Detail Information
| Item Type |
SKRIPSI
|
|---|---|
| Penulis |
Adrianus Pura Kleden - Personal Name
|
| Student ID |
1902010474
|
| Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
CONRAD LIAB HENDRICSON FOLAMAUK - 198810162018031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H - 19600110 198501 1 002 - Ketua Penguji
Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H - 19620712 198902 1 001 - Penguji 1 Cyrilius W.T Lamataro - 199102122020121012 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Kle T
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |