Skripsi
PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN KSDA WILAYAH-II BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN MASYARAKAT DI HUTAN LOKPAHAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
- Bagikan:
ABSTRAK
Idarsoni Polikarpus Darmo, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum,
Universitas Nusa Cendana dengan judul “Penerapan Fungsi Pengawasan KSDA
Wilayah II BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam) Provinsi
NTT Terhadap Pembukaan Lahan Masyarkat Di Hutan Lokpahar Kabupaten
Manggarai Timur” yang menjadi pembimbing I: Bapak Dr. Hyronimus
Buyanaya,SH.,MH dan Pembimbing II: bapak Agustinus Mahur, SH., M.S., M.Hum.
Pengawasan terhadap hutan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan
sepenuhnya untuk mencermati, menelusuri, menilai suatu pelaksanaan pengurusan
hutan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
atas tujuan yang hendak dicapai dalam pengurusan hutan lebih lanjut. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sejauh manakah penerapan fungsi pengawasan
KSDA wilayah II BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam)
provinsi NTT terhadap hutan Lokpahar di Kabupaten Manggarai Timur dan apa yang
menjadi faktor mempengaruhi penerapan fungsi pengawasan KSDA wilayah II
BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam) Provinsi NTT terhadap
hutan Lokpahar di Kabupaten Manggarai Timur.
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi pengawasan KSDA wilayah II
BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam) Provinsi NTT terhadap
hutan Lokpahar di Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan regulasi yang
ditentukan namun diperlukan intensitas yang ditingkatkan akan tetapi dalam kinerja
pelaksanaan fungsi pengawasan belum dioptimalkan dengan dikarenakan kurangnya
sosialisasi serta kurangnya pemberdayaan masyarakat yakni keterlibatan masyarakat
dalam melestarikan hutan. Faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan faktor
penegakan hukum termasuk pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung terutama kantor pos pengaman di lokasi
hutan, masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
serta faktor kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang didasarkan pergaulan hidup
masyarakat tersebut.
Hasil penelitian berekomendasi penerapan fungsi pengawasan yang dilakakukan
oleh KSDA Wilayah II BBKSDA (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam)
Provinsi NTT sudah cukup memadai sesuai dengan regulasi yang ditentukan,
meskipun diperlukan intensitas yang ditingkatkan agar terlaksana perlindungan hutan
yang lebih optimal. Sedangkan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan belum terlalu
dioptimalkan dengan baik dimana kurangnya keterlibatan masyarakat dalam ikut
serta melestarikan hutan. Faktor yang mempengaruhi kawasan hutan minimnya tanda
batas yang memberikan informasi, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat
dalam sosialisasi serta pemahaman bahwa hutan Lok Pahar merupakan warisan
leluhur.
Kata Kunci: Pengawasan, Hutan
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
IDARSONI POLIKARPUS DARMO - Personal Name
|
| Student ID |
1702010571
|
| Dosen Pembimbing |
AGUSTINUS MAHUR - 195808171986031004 - Dosen Pembimbing 2
|
| Penguji |
Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H - 19600110 198501 1 002 - Ketua Penguji
|
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2021 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 DAR P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |