Skripsi
Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Illegal Logging) Serta Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Malaka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua
- Bagikan:
Illegal logging merupakan tindak pidana yang terjadi di bidang kehutanan yang sudah menjadi isu nasional maupun internasional. Illegal logging termasuk dalam tindak pidana khusus. Dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana illegal logging ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apakah hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelaku (illegal logging) di Kabupaten Malaka? (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku (illegal logging) di Kabupaten Malaka?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Upt. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Malaka, Kepolisian Resort Kabupaten Malaka dan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1 B Kabupaten Belu. Pengolahan jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif.
Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa: (1) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging ialah kesadaran hukum yang minim, sarana atau fasilitas penunjang tidak memadai, biaya operasional yang kurang, tidak ada personil polisi hutan, penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. (2) Upaya yang dilakukan penegak hukum ialah melakukan penyuluhan hukum tentang tindak pidana illegal logging, membentuk masyarakat mitra polhut, pengadaan sarana dan prasarana memadai, Menindaklanjut laporan dari masyarakat, dan mengadili serta memberi hukuman terhadap setiap pelaku tindak pidana illegal logging.
Saran peneliti terhadap hasil penelitan ini perlu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, pengadaan fasilitas penunjang, melakukan pengajuan permohonan adanya polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil, melakukan operasi gabungan yang rutin di wilayah kawasan hutan, serta komitmen penegak hukum.
Kata kunci: illegal logging, hambatan, upaya, penegak hukum, dampak dan pengaturan.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
ORDIANUS MANEK - Personal Name
|
| Student ID |
1802010407
|
| Dosen Pembimbing |
JIMMY PELLO - 195808311987040100 - Dosen Pembimbing 1
ORPA GANEFO MANUAIN - 196310201989012001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Rudepel Petrus Leo - 196406121990031003 - Ketua Penguji
Jimmy Pello - 195808311987040100 - Penguji 1 Orpa Ganefo Manuain - 196310201989012001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Fakultas Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 MAN H
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |