Skripsi
Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Hubungannya Dengan Pengurusan Kendaraan Dinas Di Kota Kupang
- Bagikan:
Masalah Izin penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan para pejabat Pengawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas, Penggunaan kendaraan dinas diluar pelaksanaan tugas dinas dapat ditemui secara jelas pada saat hari libur terutama hari libur besar, bahkan hari Minggu sering ditemukan ditempat-tempat pusat perbelanjaan, sebagaimana sering ditemukan di Kota Kupang, tetapi dianggap biasa tanpa ada pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan: Bagaimanakah Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang dan Bagaimana Pengurusan Kendaraan Dinas di Kota Kupang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan Kendaraan dinas operasional hanya digunakan didalam kota, dan pengeculian penggunaan keluar kota atas izin tertulis pemimpin instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensi dan Pemberian kendaraan dinas kepada pejabatan yang mendapatkan kendaraan dinas tersebut ialah ASN yang mempunyai jabatan dari eselon 4, eselon 3 dan eselon 2, di berikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan saat menjalankan pekerjaannya di lingkup Kota Kupang dan juga harus ada pengawasan dari BPKAD maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, karna para ASN yang suka memakai kendaraan Dinas di luar jam kantor dapat di ketahui dari Kupon BBM yang habis sebelum tanggal yang di tetapkan dan onderdil kendaraan yang rusak sebelum waktunya, arti ada pemakaian berlebih dari ASN tersebut. Simpulan ialah Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang, yaitu: Dalam aturan yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kota Kupang tentang penggunaan kendaraan Dinas sudah jelas dan ada sanksi administrasinya akan tetapi masih ada ASN yang masih memakai kendaraan Dinas di luar jam kantor. Sarannya ialah : Dalam pengawasannya BPKAD harus melihat tanpa pandang Jabatan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang di lakukan ASN ketika memakai kendaraan Dinas di luar jam kerja.
Kata Kunci : Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
JOSVIA EKOMARDIH LAHAL - Personal Name
|
| Student ID |
1802010661
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji |
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Penguji 1 Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 LAH P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |