Skripsi
KEBIJAKAN POLITIK DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI Di Kabupaten Kupang Kecamatan Taebenu Desa Bokong)
- Bagikan:
Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan yang paling krusial disetiap negara dan termasuk dalam kejahatan luar biasa. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa perdagangan orang bersifat eksploitasi, terorganisir dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan perdagangan orang mulai perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan atau penipuan atau dokumen serta penyalagunaan kekuasaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan oleh Marille S. Grindle. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan penelitian studi kasus. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive atau teknik penentuan informan. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 Tahun 2016 dalam meminimalisir maraknya perdagangan orang masih bersifat preventif karena melalui himbauan dan sosialisasi, namun ternyata ini belum menjadi suatu permasalahan yang di anggap menjadi prioritas. Walaupun demikian Pemerintah Desa Bokong juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait guna melakukan persebaran infromasi dengan pendekatan budaya, sosial dan agama. Namun persosalan yang paling mendasar yaitu karena dari sisi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan masyarakat di desa Bokong masih sangat minim. Selain itu, secara pendidikan juga terbilang minim karena pada umumnya masyarakat mayoritas bependidikan rendah. Dengan demikian, ini juga tentu sangat mempengaruhi kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat terkait bahaya perdagangan orang. Sementara itu disisi lain dengan pengatahuan dan keahlian yang minim tentu masyarakat ingin tetap untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatannya agar bisa lebih sejahtera khususnya bekerja di luar negeri. Tentu hal tersebut lebih mudah bagi para calo dalam merayu dan meyakinkan masyarakat agar melalui proses yang cepat namun tanpa sadar ternyata illegal. Inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari perdagangan orang.
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Implementasi Peraturan daerah, Pemerintah Desa
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Margereta Tameon - Personal Name
|
| Student ID |
1903040135
|
| Dosen Pembimbing |
Frans B. Ricky Humau - 19910110062019031008 - Dosen Pembimbing 1
Diana S. A. N. Tabun - 198612242023212030 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
FRANS B.RICKY HUMAU - 199101062019031008 - Ketua Penguji
Diana S. A. N. Tabun - 198612242023212030 - Penguji 1 yeftha y. sabaat - 198905062019031016 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
67201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Politik
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
672.01 Tam K
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |