Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KOTA KUPANG
- Bagikan:
Persoalan Agraria adalah persoalan yang memerlukan perhatian dan pengaturan yang khusus ,jelas dan segera mungkin. Oleh karenannya maka dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan sebagai berikut: Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan Sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan/agrarian. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang di letakan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia.
Yang menjadi pendekatan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang mengunakan data deskriptif berupa Bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa , dinamika, sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi Peningkatan Kesadaran Hukum: Pemerintah setempat perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait pentingnya memiliki sertifikat tanah. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, masyarakat di Kota Kupang dapat memahami manfaat serta perlunya memiliki sertifikat tanah dalam melindungi hak kepemilikan mereka. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang proses pengurusan sertifikat tanah, risiko transaksi tanpa sertifikat, serta hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli tanah.
Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terkait kepemilikan tanah di Kota Kupang. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan pembeli tanah, seperti penjualan tanah secara ilegal atau pemalsuan dokumen. Dengan memperkuat penegakan hukum, pelaku ilegal dapat ditindak secara tegas, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi pembeli tanah yang hendak melakukan transaksi. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur-prosedur hukum yang berlaku dalam perolehan dan pemindahan tanah.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
FRANSISKUS SALOMON BOUK - Personal Name
|
| Student ID |
1702010545
|
| Dosen Pembimbing |
SUKARDAN ALOYSIUS - 195909061986011001 - Dosen Pembimbing 1
DARIUS MAURITSIUS - 197705312005011001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Orpa Juliana Nubatonis - 197507112005012001 - Ketua Penguji
Sukardan Aloysius - 195909061986011001 - Penguji 1 Darius Mauritsius - 197705312005011001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BOU P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |