Skripsi
Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Manleten Dan Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- Bagikan:
Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukan sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyiapkan kebijakan pemerintahan Desa bersama Kepala Desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimankah hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Manleten dan Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu? (2) Apakah kendala-kendala terhadap hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Manleten dan Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu?
Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke pihak terkait untuk mendapatkan data primer secara langsung dari responden. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Kepala Desa 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa 2 orang, Anggota Badan Permusyawaratan Desa 6 orang dan Tokoh Masyarakat 4 orang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Hubungan Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa saat ini pembangunan belum dilaksanaknan dengan baik dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan (2) Kendala-kendala terhadap hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan yaitu Kurangnya saluran komunikasi yang terbuka yang dapat mengakibatkan miskumonikasi, kesalapahaman dan ketidaksepakatan dalam prioritas pembangunan. Dan Tingkat Pendidikan anggota BPD juga masih tergolong rendah.
Kata kunci: Hubungan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
GERALDO MAYELLA NAHAK - Personal Name
|
| Student ID |
1902010356
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji |
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Ketua Penguji
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Penguji 1 Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Fakultas Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 NAH H
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |