Skripsi
Penyalahgunaan Mobil Dinas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kota Kupang
- Bagikan:
Penyalahgunaan mobil dinas ini merupakan tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa karena merugikan negara. Penyalahgunaan mobil dinas ini juga digunakan oleh sanak saudara, dan digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi sorotan tajam bagi pemerintah daerah terutama dalam kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Masyarakat. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah penyalahgunaan mobil dinas berkaitan dengan tindak pidana korupsi? (2) Bagaimanakah penegakan hukum, terhadap penyalahgunaan mobil dinas di luar kedinasan?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan sumber hukum data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan empat responden dan observasi terhadap lokasi penelitian serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Data ini di analisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menemukakan: (1) Penyalahgunaan mobil dinas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penyalahgunaan mobil dinas dalam tindak pidana korupsi mengacu pada rumusan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. (2) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar kedinasan yakni: penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah daerah Pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan dengan kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kesimpulan terkait upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas di luar kedinasan yaitu dilakukan dengan tindakan pereventif dan represif.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Mobil Dinas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Krisanti Maria Nana - Personal Name
|
| Student ID |
2002010193
|
| Dosen Pembimbing |
DAUD DIMA TALO - 195912261986011001 - Dosen Pembimbing 1
BHISA VITUS WILHELMUS - 196106151989011001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Deddy R Ch Manafe - 197102141998021001 - Ketua Penguji
Daud Dima Talo - 195912261986011001 - Penguji 1 Bhisa V. Wihelmus - 196106151989011001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Fakultas Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 NAN P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |