Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Detail Cantuman

Skripsi

Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XML

Perizinan sangat penting dan diperlukan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang teratur, adil dan makmur. namun dalam kenyataannya ditemukan banyak permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seperti yang tejadi di Kota Kupang adanya masyarakat yang kurang memahami tentang digitalisasi atau modernisasi dalam sistem perizinan. seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PBG. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Sejauh manakah pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam proses pembuatan persetujuan bangun Gedung (PBG) di Kota Kupang? (2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam Proses pembuatan persetujuan bangun Gedung (PBG) di Kota Kupang?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang serta masyarakat umum.dengan data yang bersumber data primer dan sekunder untuk dianalisis menggunakan proses editing, coding/data, dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menemukan bahwa: (a) Monitoring yang telah dilakukan namun hingga saat ini sudah berjalan dengan baik namun sering terhambat oleh pemeliharaan server dari pusat dan juga masyarakat yang belum memahami tatacara pembuatan PBG yang baru. (b) pelaksanaan persetujuan perijinan, berbagai trobosan pada sektor perizinan bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah, maka dilakukan pembaruan di sektor perijinan bangunan Gedung dimana pada proses penyelenggaraan PBG sudah dilakukan melalui sistem elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah pusat berbentuk Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIMBG). (c) Rekomendasi atau langkah perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belumlah terlaksana dengan baik masih ada kesenjangan antara masyarakat dan juga pemerintah terkait sistem informasi pembuatan surat izin persetujuan bangun gedung (PBG) yang baru kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Faktor Penghambat, Persetujuan Bangun Gedung, Penertiban, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Detail Information

Item Type
Skripsi
Penulis
RALLY SUNARDO DJAMI - Personal Name
Student ID
1802010398
Dosen Pembimbing
YOSEF MARIO MONTEIRO - 19750520 200604 1 001 - Dosen Pembimbing 1
HERNIMUS RATU UDJU - - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Rafael R Tupen - 196404201992031001 - Ketua Penguji
YOSEF M. MONTEIRO - - Penguji 1
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74101
Edisi
Published
Departement
Fakultas Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 DJA P
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA