Skripsi
MENCARI PERAN PROVINSI PERBATASAN DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT PENGELOLAAN RUANG EKONOMI BERSAMA DI BATAS NEGARA (Studi Kasus Kerja Sama Pembentukan Free Trade Zone di Wini TTU Provinsi NTT Indonesia dan Sakato Distrik Oecusse Timor Leste)
- Bagikan:
Studi ini menjelaskan tentang peran pemerintah provinsi perbatasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia terkait hubungan politik luar negeri. Fokus studi ini diletakan pada aspek kerja sama pengelolaan tata ruang ekonomi di batas negara. Studi ini mengangkat kasus kerja sama pembentukan free trade zone di wilayah Sakato Distrik Oecusse Timor Leste dan Wini TTU Provinsi NTT Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review pertanyaan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah bagaimana peran provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi perbatasan dalam kerjasama rencana pembentukan free trade zone di wilayah Sakato Distrik Oecusse Timor Leste dan Wini TTU Provinsi NTT Indonesia. Secara spesifik tujuan utama dari studi ini ingin melihat dan menjelaskan lebih jauh tentang peran provinsi perbatasan dalam hubungan politik luar negeri Indonesia terkait kerjasama pengolahan ruang ekonomi bersama di batas negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, memiliki peran penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesa dengan Timor Leste. Hal ini Nampak dari dicangkannya
ruang ekonomi bersama yang dikonsepkan berupa free trade zone atau kawasan ekonomi khusus oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Masalah-masalah terkait batasan kewenangan, anggaran dan lainnya masih menjadi penghambat belum terealisasinya free trade zone. Dalam menggagas free trade zone gubernur NTT Viktor melakukan diplomasi politik luar negeri dengan negara Timor Leste. Kendati urusan politik luar negeri idealnya menjadi wewenang pemerintah pusat, kedudukan provinsi NTT sebagai provinsi perbatasan sedikit memberi pengecualian kepada
gubernur NTT untuk secara aktif terlibat dalam urusan politik luar negeri Indonesia dengan Timor Leste.
Kata kunci: Provinsi Perbatsan, Politik Luar Negeri, Free Trade Zone
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Moureno Bonaventura Koti - Personal Name
|
| Student ID |
2003040120
|
| Dosen Pembimbing |
RUDI ROHI - 197709142008121001 - Dosen Pembimbing 1
YEFTHA SABAAT - 198905062019031003 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
AKHMAD SYAFRUDDIN - 198403252019031004 - Ketua Penguji
YEFTHA SABAAT - 198905062019031003 - Penguji 1 Rudi Rohi - 197709142008121001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
67201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Politik
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 KOT M
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |