Skripsi
Pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Implikasi Terhadap Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- Bagikan:
Penelitian ini membahas pengaturan dan regulasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta implikasinya terhadap independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Pengawas KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK dan memberikan izin terhadap tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah pengaturan Dewan Pengawas KPK dan implikasinya terhadap independensi KPK? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut?
Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait KPK serta teori hukum tata negara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Dewan Pengawas KPK, terutama dalam pemberian izin terhadap tindakan hukum KPK, berpotensi melemahkan independensi KPK. Tugas Dewan Pengawas yang memasuki ranah pro justicia menimbulkan ketidakjelasan peran serta kendala birokrasi dalam proses investigasi. Hal ini berimplikasi pada pengurangan efektivitas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Kendala yang dihadapi adalah birokrasi dan administrasi.
Saran Revisi terhadap regulasi yang mengatur Dewan Pengawas KPK perlu dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih wewenang yang dapat menghambat proses investigasi dan menurunkan efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi.
Kata kunci: Pengaturan, Korupsi, Independensi, dan Kendala.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
CANDRA ERENS BIRA - Personal Name
|
| Student ID |
2002010331
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji |
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Fakultas Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2024 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 BIR P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |