Skripsi
PENGATURAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA POTO KECAMATAN FATULEU BARAT KABUPATEN KUPANG
XMLPelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pembanguna di desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, masih terlihat lemah dikarenakan BPD belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagimanakah Pengaturan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa. (2) Bagimanakah Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengunakan metode yuridis empiris sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Maka penelitian ini merupakan penelitian yeng bersumber dari data sekunder, primer, maupun tersier.Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa secara umum belum berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dikarenakan BPD kurang memahami tugas dan fungsinya sebagaia lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadapa pembangunan di desa kemudian belum adanya PERDA yang secara spesifik mengatur tentang tugas dan fungsi BPD. (2) Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa secara umum belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak BPD terhadap tugas dan fungsinya.Adapun saran penulis adalah: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Sebaiknya perlu segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar supaya lebih mempertegas peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengerti Hak dan kewajiban serta kewenangannya BPD, terkhususnya yang berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa. 2) Diharapkan adanya Peningkatan Kapasitas kinerja Anggota BPD di desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif terkait dengan tugas dan fungsinya, sehingga proses pengawasan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: Pengaturan, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Desa Poto.
Detail Information
Item Type |
Skripsi
|
---|---|
Penulis |
SARANTI OKTORIANI HAY - Personal Name
|
Student ID |
2102010264
|
Dosen Pembimbing |
KOTAN Y STEFANUS - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 1
Cyrilius W T Lamataro - 199102122020121012 - Dosen Pembimbing 2 |
Penguji |
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Ketua Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Penguji 1 Cyrilius W T Lamataro - 199102122020121012 - Penguji 2 |
Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
Edisi |
Published
|
Departement |
Hukum
|
Kontributor | |
Bahasa |
Indonesia
|
Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
Edisi |
Published
|
Subyek | |
No Panggil |
742.01 Hay P
|
Copyright |
Individu Penulis
|
Doi |