Skripsi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA PARA PIHAK UNTUK KEPENTINGAN PILKADA STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALABAHI (NOMOR: 21/PDT.G/2017/PN.KLB) DITINJAU DARI KUH PERDATA
- Bagikan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian utang-piutang
antara para pihak untuk Kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata dan akibat
hukum terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk Kepentingan
Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/ Pdt.G/
2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata. Manfaat dari penelitian adalah
memberikan sumbangan untuk mengembangkan wawasan dalam Ilmu Hukum
terhadap perjanjian utang piutang pada putusan Pengadilan Negeri Kalabahi
(Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb). Issu hukum dalam penelitian ini adalah (1)
Bagaimanakah perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan
Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor:
21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata? (2) Apakah akibat hukum
terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan Pilkada
Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb)
ditinjau dari KUH Perdata?
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum
dari penelitian ini yakni bahan hukum primer yang diperoleh dan bahan hukum
sekunder dari literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perjanjian utang-piutang antara para
pihak untuk kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi
(Nomor: 21/Pdt.G/2017PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata yaitu tidak memiliki
hubungan hukum yang terjadi oleh kedua pihak karena tidak adanya kata sepakat
seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga tidak memberikan hubungan
hukum oleh kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak sah. (2) Akibat
hukum terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan
Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor:
21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata, yaitu akibat hukum yang
diterima oleh para pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karna tidak
berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 1320 KUH Perdata.
Walaupun dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengikat para pihak dan berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka, namun yang menjadi dasar untuk berlakunya Pasal
1338 tersebuat adalah dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata untuk mengetahui
bahwa perjanjian tersebuat sah atau tidak, sehingga jelas bahwa kedua pihak tidak
memiliki hubungan hukum dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Kata Kunci: Perjanjian utang piutang, Akibat Hukum, Kepentingan Pilkada
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
ALIF MARWAN FAHIM NAMPIRA - Personal Name
|
| Student ID |
2102010105
|
| Dosen Pembimbing |
Yossie M Y Jakob - 197807072000501020 - Dosen Pembimbing 1
HUSNI KUSUMA DINATA - 197409142005011002 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Orpa J NUbatonis - - Ketua Penguji
Yossie M Y Jakob - 197807072005012001 - Penguji 1 Husni Kusuma Dinata - 197409142005011002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Nam A
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |