Skripsi
HAMBATAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK HAK ATAS TANAH ULAYAT MENJADI HAK MILIK (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur)
- Bagikan:
Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikin tanah yang dilakukan secara
bersama, hak ulayat sebagai istilah teknis hukum adalah hak yang melekat sebagai kompetensi
hak pada masyarakat hukum adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah
seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur
dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
Apakah hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat secara sporadik di
Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong? (2) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi
terjadinya hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat secara sporadik di
Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong?
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penghambat dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sporadik di Keluarahan Kota Ndora belum adanya solusi dari kedua
belah pihak. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pemangku
adat atas tanah ulayat di Liang Bala, kurangnya prosedural akses sebagai bentuk langkah awal
dalam pengurusan tanah ulayat, seperti; penentuan tanda batas dilakukan secara adat,
pemberian hak atas tanah masih dalam bentuk lisan, belum adanya upaya mediasai dalam
mencapai kesepakatan antara pemerintah dan pemangku adat. Selain itu, adapun faktor
penghambat lainnya yakni tidak adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang
pendaftaran tanah ulayat dan tata cara pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik seperti PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Beberapa upaya dalam mengatasi
terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah perorangan secara sporadik
terhadap tanah ulayat di Kelurahan Kota Ndora sudah dilaksanakan secara adat Manggarai
maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 1997 akan
tetapi dalam upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun mediasi belum
mencapai titik solusi bagi kedua pemangku adat.
Hasil penelitian berekomendasi bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama
kali terhadap tanah ulayat tidak bisa dilaksanakan hal ini di karenakan upaya mediasi pada
tingkat adat belum dioptimalkan dengan baik, di mana para pemangku adat dan tokoh-tokoh
adat dalam hal ini orang yang mendapat hibah tanah ulayat tersebut tidak dilibatkan dalam
penyelesaian pengklaiman pemangku adat. Sementara dalam hal ini upaya mediasi sebagai
salah satu cara penyelesaian di luar Pengadilan (nonlitigasi) yang berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 (LN 1999138) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dengan melibatakan pihak ketiga (mediator).
Kata Kunci: Faktor Penghambat, Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik,
Upaya Penanggulangan
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
MEYKE PUTRI BASILIA SONGKU - Personal Name
|
| Student ID |
1702010095
|
| Dosen Pembimbing |
SUKARDAN ALOYSIUS - 195909061986011001 - Dosen Pembimbing 1
HELSINA FRANSISKA PELLO - 197912212005012002 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Husni Kusuma Dinata - 197409142005011002 - Ketua Penguji
Sukardan Aloysius - 195909061986011001 - Penguji 1 Helsina Fransiska Pello - 197912212005012002 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Son H
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |