Skripsi
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT TINGGI MILITER
- Bagikan:
Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi
dapat dilakukan oleh prajurit militer yaitu TNI yang dididik dengan disiplin.
Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI bersama-sama masyarakat
sipil ditangani melalui sidang koneksitas yang diatur dalam KUHAP. Meski telah
ada aturan yang mengatur, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan
hukumnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sudah sesuai
kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat milier diadili di Pengadilan Militer? (2)
Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer
yang melakukan tindak pidana korupsi?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti
bahan kepustakaan atau bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) sudahkah sesuai kasus korupsi
oleh pejabat militer diadili di Peradilan Militer: Penanganan kasus korupsi di
Basarnas yang melibatkan oknum militer aktif yang diadili di pengadilan militer
dinilai tidak sesuai karena akan menimbulkan kesan terhadap penegakan hukum
yang tidak konsisten, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-
Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(2) Kendala dalam
penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer yang melakukan tindak pidana
korupsi:Tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif bersumber dari
disharmonisasi Undang-Undang dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU
Pengadilan Tipikor, UU TNI,UU KPK,dan KUHAP.
Saran peneliti, untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang terus muncul,
sebaiknya dibuat aturan yang ekstensif mengenai koneksitas agar dapat menjadi
pedoman dalam penaganan kasus korupsi yang melibatkan oknum militer bersama
masyarakat sipil.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Pejabat Tinggi
Militer.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
REVONY LEDE RIHI - Personal Name
|
| Student ID |
2102010252
|
| Dosen Pembimbing |
HERYANTO AMALO - 196511301992031002 - Dosen Pembimbing 1
ADRIANUS DJARA DIMA - 196604071990031001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Jimmy Pello - 195808311987040100 - Ketua Penguji
Heryanto Amalo - 196511301992031002 - Penguji 1 Adrianus Djara Dima - 196604071990031001 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Rih A
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |