Skripsi
PENGATURAN LARANGAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Bagikan:
Media sosial, sebagai bentuk kemajuan teknologi komunikasi, memberikan
berbagai manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti penyebarluasan
konten pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
penyebarluasan konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengevaluasi perlindungan
hukum dan sanksi bagi pelaku yang terlibat.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
(1) Bagaimanakah pengaturan larangan penyebarluasan konten pornografi di media
sosial berdasarkan UU ITE?
(2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh
melalui studi kepustakaan, meliputi analisis undang-undang dan literatur yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan perubahannya
telah mengatur dengan tegas larangan penyebarluasan konten pornografi,
implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk kesadaran hukum
masyarakat yang rendah dan kurangnya pengawasan platform digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) Pengaturan penyebarluasan konten pornografi di media sosial diatur melalui UU
Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2024,
dengan kewajiban tambahan bagi penyedia platform untuk menghapus konten
ilegal dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.
(2) Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku meliputi ancaman pidana hingga 6
tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar, sementara penyelenggara
platform yang lalai dapat dikenakan sanksi administratif.
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mendorong penegakan
hukum yang lebih efektif, menciptakan ruang digital yang aman, serta memberikan
perlindungan moral bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.
Kata Kunci: Media Sosial, Pornografi, UU ITE, Perlindungan Hukum, HAM,
Sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku agar konsumen merasa tidak
dirugikan.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
PUTRI YUNIASTINI PETAN - Personal Name
|
| Student ID |
2002010253
|
| Dosen Pembimbing |
SARYONO YOHANES - 196207121989021000 - Dosen Pembimbing 1
Cyrilius W T Lamataro - 199102122020121012 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Hernimus Ratu Udju - 1961042398901001 - Ketua Penguji
Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 1 Cyrilius W T Lamataro - 199102122020121012 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : Kupang., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
742.01 Pet P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |