FUNGSI KADERISASI PARTAI POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN DAERAH

Detail Cantuman

Tesis

FUNGSI KADERISASI PARTAI POLITIK DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN DAERAH

XML

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi kaderisasi dalam partai politik (Golkar dan Nasdem NTT) serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan nasional dan daerah dan bagaimana penyederhanaan sistim multi partai yang baik untuk memperkuat partai politik dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan khusus dalam AD/ART partai yang mengatur durasi dan frekuensi kaderisasi di setiap jenjang. Pola rekrutmen cenderung berfokus pada bertahan hidup jangka pendek dan lebih didominasi oleh pemimpin partai tanpa mempertimbangkan kemampuan individu yang direkrut. Selain itu, rekrutmen kepemimpinan pusat dan daerah bersifat sentralistik, dengan DPP memegang peran utama dalam penentuan calon. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya aturan sistematis mengenai jenjang kaderisasi dan pencapaian kompetensi pada setiap tingkatannya. Undang-Undang yang ada, seperti UU No. 2/2011, UU No. 7/2017, dan UU No. 10/2016, tidak menyediakan ketentuan rinci terkait rekrutmen politik atau kriteria calon presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Aturan yang ada juga tidak memberikan pedoman spesifik mengenai seleksi calon kepala daerah atau pencalonan dalam pemilu, yang mengarah pada kurangnya regulasi dalam mengoptimalkan proses kaderisasi dan rekrutmen dalam partai politik. Untuk itu, penguatan lembaga partai politik dilakukan melalui penyederhanaan partai politik, salah satunya dengan penerapan electoral threshold (ambang batas perolehan kursi) sebesar 5%. Dengan ambang batas ini, hanya 5-6 partai yang lolos. Namun, jika partai tidak memenuhi ambang batas, mereka masih bisa ikut pemilu jika memenuhi syarat khusus, yaitu telah menjalankan fungsi kaderisasi selama 5 tahun dan memiliki sertifikasi kaderisasi yang diawasi serta diverifikasi oleh KPU atau Bawaslu.


Detail Information

Item Type
Tesis
Penulis
Nurul Ash Sifa - Personal Name
Student ID
2211042017
Dosen Pembimbing
Dr.Yohanes G.Tuban Helan - 19600110 198601 1 002 - Dosen Pembimbing 1
Dr.Detji K.E.R.Nuban - 198812102019032018 - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Dr.Yohanes G.Tuban Helan - 19600110 198601 1 002 - Ketua Penguji
Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H - 19620712 198902 1 001 - Penguji 1
Dr.Dhev W. Tadeus - 19631027 198901 1 001 - Penguji 2
Kode Prodi PDDIKTI
74101
Edisi
Published
Departement
Ilmu Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit UPT Perpustakaan Undana : Kupang.,
Edisi
Published
Subyek
No Panggil
742.01 SIF F
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail


SELAMAT DATANG DI REPOSITORY UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA