Tesis
MPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA HUKUM
- Bagikan:
Hendra Agu Ate, 2024. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil presiden dalam Hubungannya dengan Negara Hukum”. Dibimbing oleh: Yohanes G.Tuba Helan Sebagai Pembimbing I dan Kotan Y. Stefanus Sebagai Pembimbing II.
Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antara lembaga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu guna memastikan kesesuaian dengan konstitusi suatu Negara yang terkandung dalam pasal 24 C ayat 1 Undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sering kali muncul sebagai respon terhadap perkembangan hukum politik dan hukum suatu negaara yang dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan dari mahasiswa asal Surakarta atas nama Almas Tsaqqibirru yang telah mengajukan permohonan terhadap pasal 169 huruf q tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden sehingga menjadi polemik di masyarakat karena adanya konflik kepentingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas usia Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Sesuai dengan Prinsip Negara Hukum Pancasila? 2.Bagaimanakah Implikasi Hukum Terhadap Proses Pencalonan Preiden dan wakil Presiden tahun 2024? Penelitian ini merupakan penelitian Metode yuridis normatif (Legal Research) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dalam hubungannya dengan Konsep Negara Hukum Pancasila yang dimana adanya penyimpangan dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila di indonesia (2) Adanya Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adanya pelanggaran terhadap Demokrasi, etika dan yang dimana adanya Pelanggaran Hukum Acarah Mahkamah Konstitusi, adanya konflik kepentingan dari ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dan meloloskan keponakannya sebagai calon kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Kata kunci : Putusan MK, Konsep Negara Hukum Pancasila, Implikasi Putusan MK
Detail Information
| Item Type |
Tesis
|
|---|---|
| Penulis |
HENDRA AGU ATE - Personal Name
|
| Student ID |
2211042029
|
| Dosen Pembimbing |
YOHANES G TUBA HELAN - 196001101986011002 - Dosen Pembimbing 1
KOTAN Y STEFANUS - 196012271987021001 - Dosen Pembimbing 2 |
| Penguji |
Yohanes G Tuba Helan - 196001101986011002 - Ketua Penguji
Kotan Y Stefanus - 196012271987021001 - Penguji 1 Saryono Yohanes - 196207121989021000 - Penguji 2 |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74101
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
ILMU HUKUM
|
| Kontributor |
Jeffry Likadja - Kontributor
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | UPT Perpustakaan Undana : kupang,., 2025 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
741.01 Ate I
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |